Lampung Timur, Portal Lampung – Proses penjaringan Calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Timur periode 2026–2029 menuai sorotan. Penetapan calon tunggal dalam tahapan penjaringan dinilai memicu polemik dan memunculkan dugaan tidak netralnya panitia.
Situasi tersebut mencuat setelah panitia penjaringan menetapkan hanya satu bakal calon, yakni Muklis, yang juga merupakan Ketua PWI Lampung Timur sebelumnya. Keputusan itu memicu keberatan dari sejumlah anggota biasa PWI Lampung Timur yang menilai proses penjaringan tidak mencerminkan prinsip demokrasi organisasi.
Salah satu anggota biasa PWI Lampung Timur, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat bakal calon lain, Arliyan Athar Fadli, yang telah mengambil formulir pendaftaran. Namun, Arliyan dinyatakan gugur oleh panitia dengan alasan tidak memenuhi persyaratan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Madya.
“Kalau memang menjunjung demokrasi, seharusnya Arli tetap diloloskan agar ada kompetisi. Apalagi syarat aklamasi harus didukung lebih dari 50 persen anggota biasa,” ujar sumber tersebut, Selasa (3/2/2026).
Saat dikonfirmasi, Arliyan Athar Fadli menyayangkan keputusan panitia yang menetapkan calon tunggal. Ia menyebut pencalonannya berangkat dari semangat perubahan dan aspirasi sebagian anggota yang menginginkan organisasi lebih terbuka dan inklusif.
“Saya menerima keputusan panitia dengan lapang dada. Niat saya maju bukan soal jabatan, tetapi membawa harapan perubahan dan menjaga kebersamaan agar PWI Lampung Timur tidak terkesan dimonopoli kelompok tertentu,” kata Arliyan.
Polemik kian menguat setelah sejumlah anggota mendesak panitia penjaringan memperpanjang masa pendaftaran calon ketua. Mereka menilai penetapan calon tunggal berpotensi mencederai legitimasi organisasi apabila tidak mendapat persetujuan atau pengesahan dari PWI Provinsi Lampung.
Beberapa anggota juga mengaku mengalami tekanan setelah menyatakan dukungan kepada Arliyan. Dugaan intimidasi disebut terjadi melalui komunikasi personal terhadap anggota biasa yang memiliki hak suara.
“Anggota satu per satu dihubungi karena memberikan dukungan ke calon lain. Ini sudah mengarah pada intimidasi,” ujar salah satu anggota.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan praktik politik uang menjelang proses penjaringan. Sejumlah anggota mengklaim adanya pemberian uang kepada pemilik hak suara yang diduga bertujuan memengaruhi dukungan dalam pemilihan Ketua PWI Lampung Timur.
“Pendekatannya bukan lagi adu gagasan, tapi sudah mengarah pada transaksi. Ini mencederai marwah organisasi profesi,” ungkap sumber lain.
Meski demikian, polemik internal masih terus bergulir. Sejumlah anggota berharap PWI Provinsi Lampung turun tangan untuk memastikan proses pemilihan Ketua PWI Lampung Timur berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan etika profesi wartawan. (*)