Portal Lampung, Kota Metro – Organisasi Masyarakat Transparansi dan Anti Korupsi MATTA Institute menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro masih belum berjalan optimal. Sejumlah informasi yang seharusnya terbuka untuk masyarakat diduga masih sulit diakses, baik melalui portal resmi pemerintah maupun penyampaian informasi publik melalui media.
Koordinator Hubungan Masyarakat MATTA Institute, Maya Dewi Larasati, SE, mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi masih terbatasnya transparansi dalam penyajian data pembangunan, penggunaan anggaran, hingga progres kegiatan pemerintah daerah.
Menurut Maya, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
“Kami melihat masih terdapat informasi strategis yang seharusnya dapat diakses publik, namun belum tersedia secara lengkap pada portal resmi pemerintah. Bahkan beberapa data terkesan tidak diperbarui secara berkala,” ujar Maya kepada awak media.
MATTA Institute menilai lemahnya keterbukaan informasi publik berpotensi menimbulkan ruang tertutup dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pembangunan.
Selain portal informasi pemerintah, MATTA Institute juga menyoroti minimnya publikasi resmi terkait pelaksanaan program kerja daerah. Informasi terkait realisasi anggaran, capaian kinerja, serta progres pembangunan dinilai masih belum disampaikan secara transparan dan berkelanjutan.
“Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencegah praktik penyimpangan, termasuk potensi korupsi,” tegas Maya.
MATTA Institute juga menilai peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Metro perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara maksimal.
Dalam hasil pemantauan awal, MATTA Institute menemukan masih terdapat sejumlah kanal informasi publik yang belum optimal, mulai dari keterbatasan data yang dipublikasikan, sistem informasi yang tidak terbarui, hingga kurangnya penyampaian informasi secara proaktif kepada masyarakat.
MATTA Institute mendorong Pemerintah Kota Metro untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan informasi publik. Optimalisasi portal digital pemerintah serta keterbukaan data pembangunan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan,” pungkas Maya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Metro belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan MATTA Institute. Media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. ( Red / Zah / Dha )