Kota Metro, Lampung– Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 serta persiapan tugas Satuan Tugas MBG Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung secara virtual dari OR Setda Kota Metro, Selasa (20/1/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Lampung Mirza dan diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Agenda tersebut membahas evaluasi capaian MBG sekaligus penguatan koordinasi pelaksanaan program ke depan.
Dalam rapat itu, Gubernur Mirza menyampaikan realisasi Program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Hingga saat ini, capaian MBG mencapai 108 persen dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2,3 juta siswa.
“MBG di Provinsi Lampung sudah mencapai 108 persen. Sekitar 2,3 juta siswa menerima manfaat. Capaian ini berpotensi menjadi yang tertinggi secara nasional secara proporsional,” kata Mirza.
Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, khususnya menjelang 2026.
Salah satu fokus evaluasi adalah integrasi Program MBG dengan program pembangunan daerah yang tengah disusun pemerintah kabupaten dan kota.
“Ke depan, kami ingin program daerah terintegrasi dengan MBG,” ujarnya.
Menurut Mirza, integrasi tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, kualitas menu MBG juga menjadi perhatian menyusul adanya keluhan orang tua siswa yang sempat viral di media sosial. Gubernur menegaskan pentingnya penguatan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.
“SOP harus diperkuat, mulai dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, hingga proses penyajian,” tegasnya.
Pemprov Lampung juga mendorong pemenuhan bahan pangan MBG dari daerah setempat. Namun, Mirza mengakui masih terdapat kendala kesiapan rantai pasok di tingkat desa.
“Tidak semua desa siap menyiapkan sekitar 3.000 omprengan per hari, sehingga pasokan masih banyak berasal dari luar daerah,” katanya.
Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan desa-desa agar mampu mendukung kebutuhan MBG secara mandiri.
Rapat tersebut juga membahas pengelolaan sampah sisa MBG yang diarahkan menjadi Pupuk Organik Cair (POC) sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, hingga 19 Januari 2026, tercatat sebanyak 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kota Metro. Jumlah penerima manfaat MBG di Kota Metro mencapai 71.612 orang, terdiri dari 63.511 siswa, 710 ibu hamil, 1.696 ibu menyusui, dan 5.695 balita.
Ketua Satgas Pangan Kota Metro, Wahyuningsih, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung, khususnya terkait pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mendukung perekonomian daerah dan keberlanjutan Program MBG.