Oleh: Hendra Apriyanes
Pemerhati Kebijakan Publik
Surat jawaban Pemerintah Kota Metro atas keberatan administratif terhadap Keputusan Wali Kota Metro Nomor 900.1.13.3-371 Tahun 2025 tentang Penunjukan Dewan Pengawas RSUD Ahmad Yani pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan keabsahan keputusan tersebut.
Namun setelah dilakukan telaah secara mendalam dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, terdapat sejumlah kelemahan logika hukum yang cukup serius dalam argumentasi yang disampaikan pemerintah daerah.
Kelemahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dasar normatif yang kurang tepat, tetapi juga menyangkut cara pemerintah memahami prinsip legalitas dalam penerbitan keputusan tata usaha negara.
Secara umum dapat terlihat bahwa jawaban pemerintah lebih banyak berisi argumentasi pembenaran administratif, bukan pembuktian hukum yang secara substansial menjawab pokok keberatan yang diajukan.
Dalam kerangka hukum administrasi modern, setiap keputusan pejabat publik harus diuji tidak hanya dari sisi kewenangan, tetapi juga dari aspek prosedur, substansi, serta kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
II. Kekeliruan Logika dalam Menafsirkan Pemberlakuan Surut Keputusan
Salah satu pokok argumen yang disampaikan Pemerintah Kota Metro adalah bahwa keputusan wali kota yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2025 dapat diberlakukan sejak 24 Februari 2025 karena dianggap sebagai bentuk penegasan administratif.
Penjelasan ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam memahami prinsip dasar hukum administrasi pemerintahan.
Dalam sistem hukum administrasi Indonesia berlaku prinsip umum bahwa keputusan tata usaha negara tidak boleh diberlakukan secara surut.
Prinsip tersebut merupakan bagian dari asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-undang tersebut memang membuka kemungkinan pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif, namun hanya dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas dan harus disertai alasan yang kuat serta dapat dibuktikan secara administratif.
Dalam surat jawaban yang disampaikan, Pemerintah Kota Metro tidak mampu menjelaskan secara konkret kondisi luar biasa apa yang menyebabkan keputusan tersebut harus diberlakukan secara retroaktif.
Alasan yang dikemukakan hanya berkisar pada kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan serta menghindari persoalan administratif terkait pembayaran honorarium.
Alasan tersebut secara konseptual tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak yang dapat membenarkan pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif dalam hukum administrasi.
Dengan demikian, argumentasi yang digunakan pemerintah dalam hal ini menunjukkan kelemahan logika hukum yang cukup mendasar.
III. Kekeliruan dalam Mengaitkan Legalitas Keputusan dengan Kerugian Negara
Dalam surat jawaban tersebut Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa keputusan wali kota yang dipersoalkan tidak menimbulkan kerugian negara.
Pernyataan ini sebenarnya tidak menjawab substansi keberatan yang diajukan.
Dalam doktrin hukum administrasi, suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan cacat hukum atau batal bukan hanya karena menimbulkan kerugian negara.
Legalitas suatu keputusan administrasi justru diuji melalui tiga aspek utama, yaitu:
Kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
Prosedur yang ditempuh dalam proses penerbitan keputusan
Substansi keputusan yang diterbitkan
Ketiga unsur tersebut merupakan pilar utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, fokus argumentasi pemerintah pada ada atau tidaknya kerugian negara menunjukkan adanya kekeliruan dalam kerangka berpikir hukum yang digunakan.
Persoalan yang diperdebatkan dalam keberatan administratif ini bukanlah isu pidana ataupun keuangan negara, melainkan persoalan legalitas keputusan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.
Kesalahan kerangka berpikir ini menyebabkan argumentasi yang disampaikan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.
IV. Argumentasi Kewenangan yang Tidak Menjawab Substansi Keberatan
Dalam surat jawaban tersebut Pemerintah Kota Metro juga menegaskan bahwa wali kota memiliki kewenangan untuk mengangkat Dewan Pengawas BLUD.
Secara normatif, pernyataan tersebut memang benar.
Namun argumentasi tersebut sebenarnya tidak menjawab substansi keberatan yang diajukan.
Dalam hukum administrasi, keberadaan kewenangan tidak serta-merta menjadikan suatu keputusan menjadi sah.
Yang harus diuji bukan hanya apakah pejabat memiliki kewenangan, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan.
Kewenangan yang sah dapat menjadi bermasalah apabila digunakan dengan cara yang tidak sesuai prosedur,
tidak transparan,atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, penegasan mengenai kewenangan wali kota dalam surat jawaban tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum administrasi pemerintahan.
V. Kelemahan Argumentasi Terkait Potensi Konflik Kepentingan Pemerintah Kota Metro juga menyatakan bahwa pejabat daerah dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas BLUD dan bahwa mekanisme pengawasan tetap berjalan melalui audit internal maupun eksternal.
Pernyataan ini bersifat sangat umum dan tidak menjawab secara spesifik potensi konflik kepentingan yang dipersoalkan dalam keberatan administratif.
Dalam tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), konflik kepentingan tidak hanya berkaitan dengan status jabatan seseorang, tetapi juga menyangkut hubungan struktural antara pihak yang diawasi dan pihak yang melakukan pengawasan.
Ketika seorang pejabat yang memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan juga ditempatkan dalam posisi pengawasan terhadap unit layanan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah, maka potensi konflik kepentingan harus dianalisis secara lebih mendalam.
Ketiadaan analisis terhadap kondisi konkret tersebut menunjukkan bahwa jawaban pemerintah lebih bersifat normatif dan belum menyentuh substansi persoalan yang dipersoalkan.
VI. Tidak Adanya Pembuktian Administratif yang Mendukung Argumen Pemerintah
Kelemahan lain yang cukup menonjol dalam surat jawaban tersebut adalah ketiadaan bukti administratif yang dapat mendukung argumentasi yang disampaikan.
Pemerintah menyebutkan bahwa kegiatan pengawasan tetap berjalan dan terdokumentasi.
Namun dalam surat jawaban tersebut tidak disertakan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi, seperti:
notulensi rapat Dewan Pengawas
dokumen pengangkatan sebelumnya
dokumen proses seleksi atau penunjukan
kronologi atau timeline proses administratif
Dalam praktik hukum administrasi modern, setiap argumentasi pemerintah seharusnya didukung oleh dokumen administratif yang dapat diuji kebenarannya.
Tanpa adanya bukti administratif tersebut, klaim yang disampaikan pemerintah berpotensi dipandang sebagai pernyataan sepihak yang belum terverifikasi secara hukum.
VII. Ketidakkonsistenan Argumentasi dalam Menjelaskan Pemberlakuan Surut
Dalam satu bagian surat jawaban disebutkan bahwa pemberlakuan surut dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan fungsi pengawasan.
Namun pada bagian lain dijelaskan bahwa langkah tersebut juga dilakukan agar pembayaran honorarium tidak menjadi temuan pemeriksaan.
Dua alasan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam logika argumentasi.
Jika pemberlakuan surut dilakukan demi kepentingan kelembagaan, maka fokus argumentasi seharusnya berada pada kebutuhan organisasi.
Namun ketika alasan yang dikemukakan adalah untuk menghindari potensi temuan audit, maka muncul kesan bahwa keputusan tersebut dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang telah terjadi sebelumnya
Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi semacam ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa keputusan digunakan sebagai alat legalisasi terhadap tindakan administratif yang telah berjalan terlebih dahulu.
VIII. Minimnya Analisis terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Surat jawaban Pemerintah Kota Metro juga menyebutkan bahwa keputusan wali kota telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Namun penyebutan tersebut tidak diikuti dengan analisis yang memadai.
Dalam praktik hukum administrasi, asas-asas tersebut seharusnya diuji secara konkret, antara lain:
apakah keputusan tersebut memberikan kepastian hukum.
apakah proses penerbitannya dilakukan secara cermat dan akuntabel
apakah terdapat transparansi dalam proses penunjukan,
apakah terdapat potensi konflik kepentingan dalam struktur pengawasan
Tanpa analisis terhadap aspek-aspek tersebut, klaim bahwa keputusan telah memenuhi asas pemerintahan yang baik menjadi tidak memiliki dasar argumentatif yang kuat.
IX. Kesimpulan Analisis
Berdasarkan telaah terhadap isi surat jawaban Pemerintah Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa argumentasi yang disampaikan masih mengandung sejumlah kelemahan logika hukum yang cukup mendasar.
Kelemahan tersebut antara lain:
pemahaman yang kurang tepat mengenai prinsip non-retroaktif dalam keputusan administrasi,
pengalihan fokus persoalan dari legalitas keputusan menjadi isu kerugian negara
argumentasi kewenangan yang tidak menjawab substansi keberatan
jawaban normatif tanpa analisis terhadap kondisi konkret.
ketiadaan bukti administratif yang mendukung klaim pemerintah
ketidakkonsistenan alasan dalam menjelaskan pemberlakuan surut keputusan
Dengan berbagai kelemahan tersebut, dapat dikatakan bahwa surat jawaban pemerintah lebih merupakan pembelaan administratif terhadap keputusan yang telah diambil, bukan analisis hukum yang secara substansial menjawab keberatan yang diajukan.
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan legalitas keputusan tersebut masih menyisakan ruang untuk diuji lebih lanjut melalui mekanisme pengawasan administrasi maupun melalui peradilan tata usaha negara.
Dalam hal ini surat jawaban dari pemerintah kota metro menjadi landasan surat pengaduan kepada Ombudsman RI,, biarkan pihak yang memiliki kewenangan dalam Maladministrasi yang mentela'ahnya.
