PORTAL LAMPUNG, TANGGAMUS – Ironi pendidikan di Kabupaten Tanggamus kembali mencuat ke permukaan. Di saat pemerintah pusat menggelontorkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga ratusan juta rupiah, kondisi fisik SD Negeri Pampangan di Kecamatan Cukuh Balak justru tampak seperti bangunan yang sengaja dibiarkan "sekarat". Senin (2/02/2026)
Hasil pantauan tim investigasi di lokasi menunjukkan pemandangan yang menyayat hati. Sekolah yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi generasi penerus bangsa, kini lebih mirip gudang tua tak bertuan. Atap seng karatan mencuat lepas, plafon kayu busuk bergelantungan siap menelan korban, sanitasi siswa yang rusak tidak dapat gunakan, hingga dinding bangunan yang retak menganga memperlihatkan susunan bata merah yang rapuh.
Anggaran "Gemuk", Realita "Buntung"
Berdasarkan data laporan penggunaan Dana BOS yang dihimpun, di bawah nakhoda Kepala Sekolah Mohamad Syarif, S.Pd., SDN Pampangan menerima kucuran dana yang terus membengkak. Pada tahun 2024, sekolah ini menerima Rp 108.000.000, dan melonjak menjadi Rp 117.900.000 pada tahun 2025.
Kejanggalan mulai tercium tajam saat menilik pos anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah. Pada 2024, dilaporkan terserap sebesar Rp 10.929.000, dan secara fantastis naik menjadi Rp 20.402.000 di tahun 2025. Jika ditotal, ada lebih dari Rp 31 juta uang rakyat yang diklaim untuk "merawat" gedung.
Namun, fakta di lapangan justru bicara sebaliknya. Jangankan cat yang segar, selasar sekolah pun hancur lebur, menyisakan lubang-lubang maut bagi kaki-kaki kecil para siswa. Pertanyaannya sederhana namun menohok: Ke mana perginya uang puluhan juta untuk pemeliharaan tersebut jika atap masih jebol dan dinding masih berlumut?
"Pernah, ada pengecatan pak, saat kepala sekolah baru pindah disini, pada tahun 20222 lalu, "jelas seorang guru staf. Pada Senin (23/02/2026)
Administrasi yang "Haus" Dana
Keanehan tidak berhenti di sana. Pos anggaran Administrasi Kegiatan Sekolah menyedot dana yang sangat rakus, yakni mencapai Rp 46.134.050 pada tahun 2025. Sangat tidak masuk akal jika biaya kertas, tinta, dan tetek-bengek administrasi jauh lebih mahal ketimbang keselamatan fisik nyawa anak didik yang belajar di bawah bayang-bayang atap ambruk.
"Jujur saja, kami was-was setiap melepas anak ke sekolah. Lihat saja atapnya, kalau tertiup angin kencang atau hujan, kami takut sekolah ini roboh. Katanya ada uang bantuan pemerintah, tapi kok sekolahnya makin hancur?" keluh salah satu wali murid dengan nada getir.
Menanti Taji Inspektorat
Dengan akreditasi sekolah yang hanya bernilai "C", SDN Pampangan seolah menjadi potret kegagalan manajemen pendidikan di pelosok Tanggamus. Apakah kondisi kumuh ini sengaja dipelihara agar sekolah terus terlihat "miskin" demi mendapatkan proyek rehabilitasi besar? Atau adakah tangan-tangan jahil yang "menyunat" hak-hak siswa di balik laporan keuangan yang terlihat rapi?
Wartawan investigasi di lapangan menilai, kerusakan ini bukan lagi sekadar faktor usia bangunan, melainkan indikasi kuat adanya pengabaian tanggung jawab secara sadar oleh pihak sekolah.
Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Tanggamus dituntut untuk segera turun tangan. Jangan menunggu ada siswa yang tertimpa reruntuhan plafon baru sibuk mencari kambing hitam. Publik berhak tahu bagaimana uang negara dikelola di sekolah ini.
Kepala Sekolah, Mohamad Syarif, S.Pd., kini memikul beban moral dan hukum untuk menjelaskan: Mengapa di balik angka-angka manis laporan BOS, terdapat gedung sekolah yang pahit dipandang mata? (Hanafi)