Oleh: Yudha Saputra
( Pimred Portal Lampung)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sejak awal dipromosikan sebagai solusi besar untuk mencetak generasi unggul. Narasinya sederhana dan kuat: anak sekolah diberi makan bergizi gratis, stunting turun, kualitas pendidikan naik, masa depan bangsa cerah. Namun dalam praktik kebijakan publik, gagasan yang terdengar mulia tidak selalu sejalan dengan efektivitas dan keberlanjutan.
Kita perlu jujur: MBG adalah program raksasa dengan konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Dengan jutaan siswa sebagai sasaran, kebutuhan anggaran per tahun berpotensi menyentuh ratusan triliun rupiah jika dijalankan secara penuh dan berkelanjutan.
Pertanyaannya, apakah APBN kita cukup kuat untuk menopang program sebesar ini tanpa mengorbankan sektor lain?
Indonesia masih menghadapi tantangan serius: kualitas guru yang belum merata, fasilitas sekolah yang timpang, layanan kesehatan yang belum optimal, hingga ketahanan pangan yang belum stabil. Jika anggaran negara tersedot besar-besaran untuk satu program, risiko salah prioritas sangat mungkin terjadi. Kita tidak boleh terjebak pada kebijakan yang tampak “pro-rakyat” tetapi menggerus fondasi pembangunan jangka panjang.
Risiko Populisme Kebijakan
MBG juga tidak lepas dari kritik sebagai kebijakan populis. Program makan gratis sangat mudah diterima publik karena menyentuh kebutuhan dasar. Namun kebijakan populis sering kali mengedepankan daya tarik politik ketimbang desain teknokratis yang matang.
Tanpa perencanaan detail dan sistem pengawasan ketat, program sebesar ini rawan kebocoran. Pengadaan bahan makanan, distribusi, penunjukan vendor, hingga pengawasan kualitas gizi membuka ruang penyimpangan. Kita memiliki pengalaman panjang bagaimana proyek berskala besar kerap menyisakan persoalan hukum di belakang hari.
Jika tata kelola lemah, MBG bukan hanya gagal meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga berpotensi menjadi ladang rente dan praktik korupsi baru di daerah.
Efektivitas dan Ketepatan Sasaran
Pertanyaan mendasar lainnya: apakah semua siswa membutuhkan makan gratis? Realitas sosial Indonesia sangat beragam. Di kota besar, banyak keluarga yang sebenarnya mampu. Jika program ini diterapkan secara universal tanpa penyaringan berbasis data kemiskinan dan kerawanan gizi, maka subsidi bisa tidak tepat sasaran.
Kebijakan yang tidak presisi berisiko menghabiskan anggaran besar dengan dampak yang tidak sebanding. Bukankah akan lebih efektif jika intervensi difokuskan pada wilayah dengan tingkat stunting tinggi, daerah 3T, serta keluarga prasejahtera?
Jalan Kritis yang Bertanggung Jawab
Mengkritisi MBG bukan berarti menolak gagasan peningkatan gizi anak. Justru sebaliknya, kita ingin memastikan bahwa niat baik tidak berubah menjadi beban negara yang sulit dikendalikan.
Jika pemerintah serius menjalankan MBG, beberapa prinsip harus dijaga:
Transparansi penuh anggaran dan pengadaan.
Pelaksanaan bertahap dan berbasis data kerawanan gizi.
Pengawasan independen melibatkan publik dan media.
Evaluasi berkala berbasis dampak, bukan sekadar serapan anggaran.
Sebagai bangsa, kita tidak boleh anti terhadap kebijakan besar. Tetapi kita juga tidak boleh abai terhadap risiko fiskal dan tata kelola. Program yang baik bukan yang paling populer, melainkan yang paling tepat sasaran dan berkelanjutan.
MBG bisa menjadi solusi, tetapi juga bisa menjadi preseden mahal jika tidak dirancang dengan disiplin kebijakan yang kuat. Kritik adalah bentuk tanggung jawab, bukan permusuhan. Dan dalam demokrasi, kebijakan sebesar apa pun harus siap diuji secara rasional dan terbuka.