PORTAL LAMPUNG , Kota Metro- Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mempertegas satu hal krusial dalam penanganan perkara korupsi: hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara.
Penegasan itu tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada 4 April 2026 oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam putusannya, MK secara tegas menyatakan perhitungan kerugian negara yang bersifat pasti dan final hanya dapat dilakukan oleh BPK.
MK merujuk langsung pada Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
Putusan ini sekaligus “mengunci” praktik selama ini, di mana sejumlah lembaga seperti BPKP maupun akuntan publik kerap dijadikan rujukan dalam menghitung kerugian negara.
MK menegaskan, hasil dari lembaga di luar BPK tidak memiliki kekuatan hukum final dalam pembuktian di pengadilan.
Artinya, dalam perkara korupsi, unsur kerugian negara tidak bisa lagi berdiri pada hitungan versi lembaga lain. Audit BPK kini menjadi penentu utama—bahkan bisa dibilang menjadi “kunci hidup-matinya” pembuktian unsur korupsi di persidangan.
Dampaknya, aparat penegak hukum tidak lagi memiliki ruang tafsir yang luas dalam menggunakan hasil audit di luar BPK sebagai dasar utama.
Kondisi ini diprediksi akan memperketat standar pembuktian, sekaligus menutup celah perdebatan angka kerugian negara yang selama ini kerap menjadi senjata di ruang sidang.
Di sisi lain, putusan ini juga menjadi tantangan serius bagi BPK. Beban dan tanggung jawab meningkat, karena hasil auditnya kini menjadi satu-satunya rujukan yang menentukan dalam proses hukum.
Dengan putusan ini, MK tidak hanya menegaskan kewenangan, tetapi juga merombak peta pembuktian perkara korupsi di Indonesia—dari yang sebelumnya multitafsir, menjadi satu pintu: BPK. ( Redaksi )
