PORTAL LAMPUNG, Pesisir Barat — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan mempercepat pemenuhan Readiness Criteria (RC) sebagai syarat utama pelaksanaan proyek dari pemerintah pusat.
Koordinasi tersebut dilakukan langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Acyuni, bersama jajaran terkait di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Lampung.
Turut mendampingi dalam kegiatan itu Kepala Dinas Sosial P3AKB Irhamuddin, S.KM., M.M., Kepala Dinas PUPR Mesrawan, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3AKB Heni Fitri, S.Sos.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan berbagai dokumen teknis yang menjadi syarat pembangunan. Beberapa dokumen yang tengah diproses di antaranya AMDAL, ANDALALIN, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Plh. Sekda Pesisir Barat, Armand Acyuni, mengatakan seluruh tahapan administrasi kini terus dipercepat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera masuk tahap pelaksanaan.
Sementara itu, Kepala Satker PPS Lampung, Pendi Maita Yunas, S.T., menjelaskan bahwa pembangunan baru akan dilanjutkan setelah dokumen RC dinyatakan lengkap dan hasil survei lapangan dari Tim Kementerian Pekerjaan Umum selesai diverifikasi.
Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penting dari hasil survei tersebut, terutama terkait akses menuju lokasi pembangunan.
“Masih diperlukan peningkatan akses jalan berupa perkerasan serta pembangunan jembatan menuju kawasan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Selain itu, kesiapan lahan juga menjadi perhatian. Meski lahan telah memiliki sertifikat resmi dan dinyatakan memenuhi syarat administratif, namun masih dibutuhkan proses cut and fill untuk menunjang pembangunan fisik.
Kebutuhan jaringan listrik juga masuk dalam agenda koordinasi lanjutan bersama PLN agar seluruh fasilitas penunjang dapat tersedia saat pembangunan dimulai.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Pesisir Barat juga akan melibatkan BPBD guna mengkaji potensi risiko bencana di lokasi pembangunan, mulai dari banjir, longsor hingga gempa bumi.
Di sisi lain, Satker PPS Lampung juga memaparkan sejumlah program pembangunan strategis yang sedang berjalan di Provinsi Lampung, baik di sektor pendidikan maupun non-pendidikan.
Program tersebut mencakup pembangunan sekolah, madrasah, perguruan tinggi negeri, rumah ibadah, pasar, rumah sakit, Gedung Olahraga (GOR), surfing center, hingga pembangunan kawasan heritage dan cagar budaya.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah setempat.
( Red / Ryan )
