KOTA METRO – Penilaian terhadap kinerja pemerintahan tidak cukup dilihat dari angka. Diperlukan pembacaan yang lebih utuh untuk memastikan sistem berjalan, pengawasan efektif, dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Hal itu disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, Selasa (12/8/2026), menanggapi proses penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro yang saat ini tengah berlangsung.
"Angka memang penting dalam melihat kinerja pemerintahan, tetapi bukan seluruh cerita. Di balik sebuah nilai ada pertanyaan yang lebih penting: apakah sistem bekerja, pengawasan berjalan, dan masyarakat merasakan hasilnya," kata Hendra.
Ia menilai hasil penilaian Ombudsman patut diapresiasi secara proporsional. Namun, nilai atau predikat tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa seluruh persoalan tata kelola telah selesai. "Penilaian seharusnya menjadi cermin, bukan panggung,"ujarnya.
Baca Indikator Secara Bersama,"Hendra mengajak agar hasil penilaian Ombudsman dibaca bersamaan dengan indikator lain, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Meski instrumen dan tujuannya berbeda, keduanya dapat menjadi pembanding.
"Ketika SPI masih menunjukkan kategori 'Waspada', hal itu menjadi pengingat bahwa masih ada aspek integritas dan tata kelola yang perlu diperkuat," jelasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya persoalan pemerintahan yang mendapat perhatian publik maupun aparat penegak hukum, mulai dari dugaan penyimpangan kepegawaian hingga pengelolaan anggaran.
"Setiap persoalan harus ditempatkan sesuai fakta dan status hukumnya. Proses hukum harus dihormati dan tidak boleh digantikan opini. Tapi persoalan juga harus jadi bahan evaluasi: mengapa terjadi, mengapa pengawasan tidak mendeteksinya lebih awal, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang?" tegasnya.
ntegritas Diuji Realitas
Menurut Hendra, integritas bukan sekadar konsep. Ia diuji ketika berhadapan dengan kepentingan, tekanan, dan keterbatasan pengawasan. "Integritas adalah kemampuan tetap menjalankan prinsip di tengah realitas," katanya.
Pengawasan pun, lanjutnya, tidak cukup berada di dokumen. "Ia harus mampu mendeteksi, mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan tindak lanjut. Masyarakat butuh pemerintahan yang tertib dalam proses, terbuka dalam kebijakan, dapat diawasi, dan bertanggung jawab."
10 September Harus Ada Hasil Nyata,Hendra menyoroti kegiatan “Pencegahan Korupsi sebagai Early Warning System: Memperkuat Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kota Metro” yang dijadwalkan 10 September 2026.
Ia berharap kegiatan yang melibatkan Ditpemas KPK RI, pemerintah, dan masyarakat sipil itu menjadi ruang dialog dan kolaborasi, bukan sekadar seremoni.
"10 September harus meninggalkan sesuatu yang nyata: kesadaran lebih kuat, pengawasan lebih baik, dan perbaikan yang dapat diukur. Pencegahan harus hadir sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Jika ada sinyal, bertindak. Jika ada celah, tutup. Jika ada kelemahan, perbaiki," ujarnya.
Jangan Terlena
Menutup pernyataannya, Hendra menegaskan Kota Metro tidak boleh berhenti pada predikat apa pun hasil penilaian Ombudsman nantinya.
"Ombudsman memberi perspektif tentang kualitas pelayanan. SPI KPK memberi perspektif tentang risiko integritas. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bagaimana sistem benar-benar berjalan. Ketiganya perlu dibaca bersama," pungkasnya.
"Sebab pemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang memperoleh nilai baik, melainkan yang mampu membuktikan bahwa sistemnya bekerja, pengawasannya berjalan, aparatur menjaga integritas, dan masyarakat merasakan manfaatnya.(Red)
