Oleh : Hendra Apriyanes | Pemerhati Kebijakan Publik
Dalam pengelolaan uang rakyat, persoalannya bukan sekadar berapa besar anggaran ditetapkan, melainkan mengapa angka itu berubah, apa yang menjadi prioritas, dan manfaat apa yang benar-benar diterima masyarakat. Di situlah kualitas kebijakan publik harus diuji.
Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2026 patut dibaca lebih dalam. Pada 28 September 2026, Pemerintah Kota Metro dan DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp915,65 miliar menjadi Rp945,55 miliar, sementara belanja naik dari Rp920,65 miliar menjadi Rp950,19 miliar. Defisit direncanakan turun menjadi sekitar Rp4,64 miliar.
Perubahan tersebut menggambarkan penyesuaian fiskal, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan kualitas belanja. Pertanyaan mendasarnya: apakah perubahan anggaran didasarkan pada kebutuhan yang terukur, diarahkan pada prioritas yang tepat, dan disertai target manfaat yang jelas?
Keuangan Pokir Harus Dapat Ditelusuri
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, terutama kejelasan informasi keuangannya. Jika nilai, alokasi, sumber pendanaan, dan realisasinya belum dapat diketahui secara memadai, publik berhak meminta penjelasan berbasis data.
Berapa nilai pokir yang diakomodasi? Program dan lokasi mana yang ditetapkan? Perangkat daerah mana yang melaksanakan? Berapa anggaran yang direalisasikan, dan apa hasilnya bagi masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan penyimpangan, melainkan bagian dari pengujian transparansi dan akuntabilitas. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya tercatat sebagai usulan. Ketika diterjemahkan menjadi belanja daerah, dasar penetapan, penggunaan dana, dan hasil pelaksanaannya harus dapat ditelusuri.
Jika aspek keuangan pokir belum jelas, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dokumen dan penjelasan yang terukur, bukan sekadar pernyataan bahwa mekanisme telah dijalankan.
Kesepakatan Bukan Akhir Pertanggungjawaban
Hal yang sama berlaku bagi keseluruhan perubahan APBD. Pemerintah dan DPRD perlu menjelaskan program yang anggarannya bertambah, berkurang, atau dialihkan beserta alasan dan konsekuensinya terhadap pelayanan publik, termasuk penanganan banjir, pengelolaan sampah, bantuan sosial, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Anggaran yang terserap belum tentu menghasilkan manfaat optimal. Defisit yang mengecil juga tidak otomatis membuktikan bahwa belanja semakin berkualitas. Penilaiannya harus didasarkan pada kesesuaian antara perencanaan, realisasi, kualitas pelaksanaan, dan hasil yang dirasakan warga.
Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya memandang bahwa membaca APBD tidak cukup dengan mengutip angka atau menerima penjelasan administratif. Diperlukan pengujian terhadap konsistensi dokumen, dasar pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan dampaknya bagi masyarakat. Fakta harus dibedakan dari hal-hal yang masih memerlukan penelusuran agar kritik tetap tajam, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kota Metro dan DPRD perlu memastikan bahwa setiap keputusan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka dan diuji melalui data. Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintahan, melainkan fondasi kepercayaan publik.
Pada akhirnya, APBD bukan sekadar angka yang disepakati, melainkan cerminan prioritas dan tanggung jawab terhadap uang rakyat. Setiap rupiah harus jelas dasar penggunaannya, dapat ditelusuri pelaksanaannya, dan dapat diuji manfaatnya. Sebab, keberhasilan anggaran tidak berhenti pada pengesahan dan penyerapan, tetapi ditentukan oleh seberapa jauh uang rakyat menjawab kebutuhan rakyat. ( Red )
