Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyiapkan Forum Bisnis Paten Indonesia pada bulan November 2026 untuk mempertemukan inovator, investor, dan pelaku industri. Forum ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas komersialisasi paten nasional yang saat ini masih berada di bawah 5 persen.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya paten, merupakan tahap awal dari proses pemanfaatan hasil riset. Menurut dia, perolehan sertifikat paten perlu diikuti upaya komersialisasi agar inovasi dapat menghasilkan nilai ekonomi.
“Ketika kekayaan intelektual didaftarkan, itu bukanlah akhir dari perjuangan. Itu merupakan tahap dalam perjuangan ekonomi ke depan. Jangan sekadar mendapatkan sertifikat paten, tetapi bagaimana hasil riset yang berupa paten tersebut bisa dikomersialisasikan,” ujar Hermansyah saat menghadiri Universitas Indonesia Innovation Festival (UIIF) 2026 di Gandaria City, Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Hermansyah menyebut Indonesia memiliki sekitar 250.000 paten. Namun, tingkat komersialisasinya belum mencapai 5 persen. Angka tersebut masih terpaut dari negara-negara maju yang menurutnya telah mencapai tingkat komersialisasi paten sebesar 30–40 persen.
Hermansyah menilai salah satu tantangan utama terletak pada belum kuatnya hubungan antara perguruan tinggi dan industri. Kegiatan riset di kampus kerap berjalan tanpa sepenuhnya memahami kebutuhan pasar. Sementara itu, industri belum banyak mengetahui potensi teknologi yang dikembangkan lembaga penelitian dalam negeri.
Berdasarkan catatan DJKI, selama periode 2016–2025 terdapat 16.384 paten dari dalam negeri. Dalam periode yang sama, paten sederhana atau utility model mendominasi dengan jumlah 31.642. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan ekosistem paten nasional.
Sebagai perbandingan, Hermansyah menyebut China memiliki sekitar 5 juta paten. Menurut dia, perbedaan jumlah tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan paten di Indonesia, termasuk dalam meningkatkan pemanfaatannya di sektor industri.
Untuk mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan pasar, DJKI tengah mengkurasi paten nasional yang berpotensi diminati industri. Paten-paten terpilih tersebut akan diperkenalkan melalui Forum Bisnis Paten pada November mendatang.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut, DJKI mempersiapkan kegiatan pitching dan business matching untuk mempertemukan pemilik paten dengan calon mitra industri dan investor. DJKI berharap dapat tercipta kerja sama komersial, termasuk perjanjian lisensi, yang memungkinkan hasil riset dimanfaatkan secara lebih luas.
Lebih lanjut, Hermansyah mengatakan, kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam perekonomian modern. Nilai ekonomi perusahaan dan bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada aset berwujud (tangible asset), tetapi juga pada aset tidak berwujud (intangible asset), termasuk paten, merek, hak cipta, dan desain industri.
Ia menyambut penyelenggaraan UIIF 2026 yang menampilkan inovasi perguruan tinggi di tengah masyarakat. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan peneliti, pelaku industri, investor, dan pemerintah sekaligus memperkenalkan kekayaan intelektual kepada publik.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk mengatakan, penguasaan pengetahuan, sains, dan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemajuan Indonesia. Perguruan tinggi, menurut dia, perlu memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih luas.
“Ilmuwan dan teknologi tidak hanya berhenti pada jurnal dan prototipe-prototipe di laboratorium, tapi juga harus bisa dihilirisasi menjadi bisnis,” ujar Prof. Hamdi Muluk.
Ia berharap UIIF 2026 dapat membuka ruang kolaborasi dan menghasilkan gagasan baru untuk mempercepat inovasi di Indonesia.
“Harapan kami, UI Innovation Festival 2026 ini dapat menjadi lompatan bagi lahirnya kolaborasi baru, peluang baru, gagasan baru untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dibacakan Pelaksana Tugas Direktur Komersialisasi dan Kemitraan Adhi Indra Hermanu, pemerintah menekankan pentingnya penguasaan teknologi sebagai bagian dari kemandirian bangsa.
“Kemandirian teknologi bukan berarti membuat segalanya sendiri dan menutup diri dari dunia. Kemandirian berarti kita memiliki kemampuan untuk memahami, mengembangkan, menguasai, mengadaptasi, dan menggunakan teknologi secara strategis, sekaligus mampu berkolaborasi dan bersaing di tingkat global,” ujar Adhi.
Dalam sambutan yang dibacakan, pihaknya juga menekankan bahwa keberhasilan inovasi perlu diukur dari hasil dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari jumlah penelitian.
“Bukan hanya berapa banyak penelitian yang kita lakukan, tapi juga berapa teknologi yang berhasil dikembangkan, berapa banyak yang digunakan industri dan menghasilkan produk, berapa banyak startup yang tumbuh dan berapa banyak hasil riset yang dimanfaatkan,” pungkas Adhi.
Pemerintah menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun ekosistem inovasi yang menghubungkan riset, teknologi, talenta, industri, pembiayaan, dan pasar. Sinergi antara berbagai pihak diperlukan agar hasil penelitian dapat berkembang menjadi produk, layanan, dan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, inovasi dan paten diharapkan tidak hanya menjadi capaian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian teknologi nasional. ( Red / Dha / Rls )
